Category: Tak Berkategori

	ASPEK STRATEGIS MANAJEMEN RUMAH SAKIT : ANTARA MISI SOSIAL DAN TEKANAN PASAREditor : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.DTahun : 2005Penerbit : Andi Offset
	SOCIAL DETERMINANTS APPROACHES TO PUBLIC HEALTH: FROM CONCEPT TO PRACTICEEditor : Erik Blas, Johannes Sommerfeld and Anand Sivasankara KurupTahun : 2011Penerbit : WHO

Jakarta- FGD yang melibatkan pemerintah dan stakeholders kedokteran tentang DLP menghasilkan kemajuan progresif. FGD yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Belmawa Kemristekdikti  pada hari Selasa, 26 April 2016 pkl 19.30-21.30 WIB ini dimulai dengan paparan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang berupa hasil telaah tentang DLP yang telah disetujui pada rapat pleno IDI diperluas, dengan kesimpulan utama menerima Program DLP dan akan mengawal implementasi Program DLP sesuai amanah UU RI No.20/2013 tentang Pendidikan Dokter ( UU Dikdok) dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada kesempatan ini PB IDI juga menyampaikan masukan substantif untk penyempurnaan RPP turunan UU Dikdok

Di akhir FGD, Kemristekdikti, Kemkes, KKI, AIPKI, PB IDI dan MKKI telah menghasilkan konsensus perihal program DLP, dengan poin-poin konsesus sebagai berikut :

1. Sepakat mengawal implementasi program DLP sesuai amanah UU Dikdok dan Amar Putusan MK.
2. Program DLP adalah program pendidikan setara spesialis.
3. DLP merupakan alternatif pilihan karir bagi lulusan program profesi dokter, sehingga dilayanan primer nanti akan ada dokter dan DLP. Posisi dokter dan DLP harus tertera secara jelas  pada RPP dan aturan lanjutan/turunannya.
4. DLP adalah integrasi antara Kedokteran Keluarga, Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat serta mampu memimpin dan menyelenggrakan pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer yang berkualitas (sesuai definisi DLP pada amar putusan MK).
5. Hal teknis terkait norma DLP (mekanisme implementasi program, pembentukan kolegium, pembukaan prodi, dll) akan dibahas lebih lanjut antara Tim Pokja Nasional DLP dan Tim Telaah dari PB IDI.
6. Ditjen Belmawa Kemristekdikti akan memfasilitasi pertemuan lanjutan penyempurnaan RPP Pelaksanaan UU No.20/2013 perihal norma DLP, dengan melibatkan tim RPP lintas stakeholders, tim telaah DLP dari PB IDI dan tim Pokja Nasional DLP pada awal Mei 2016.
7. Target penerbitan RPP Pelaksanaan UU No.20/2013 adalah Juni 2016.

Pertemuan dan Ekspo Pendidikan Kedokteran Indonesia VII (PEPKI VII) pada tahun 2014 ini akan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 26-28 Oktober 2014. PEPKI VII ini mengabil tema Inovasi pendidikan kedokteran mendukung peningkatan pelayanan keehatan. Tema pada PEPKI VII merupakan penguatan visi AIPKI 2013-2015 agar institusi pendidikan semakin mantap dalam mengembangkan inovasi kebijakan dan implementasi di bidang pendidikan kedokteran yang dapat memberikan konstribusi positif bagi pembangunan kesehatan serta perbaikan sistem layanan kesehatan nasional. PEPKI kali ini akan diawali dengan sejumlah materi workshop yang menarik yang dapat diikuti oleh insan pendidikan kedokteran di Indonesia. Acara PEPKI VII lebih detil dapat diunduh di tautan berikut.