GARIS BESAR PROGRAM KERJA AIPKI 2013-2015

PENDAHULUAN

The best preparation for tomorow is today�s work superbly well�

Sir William Osler

Pendidikan kedokteran merupakan mata rantai esensial dari Sistem Kesehatan Indonesia karena pendidikan kedokteran merupakan investasi bagi calon dokter sebagai ujung tombak pelaku sistem kesehatan. WHO dalam building block thinking of health system serta Komisi Lancet menyebutkan bahwa sistem kesehatan masa depan harus dibangun dengan pendekatan partnership karena nature dari sistem kesehatan yang interdependen, dan pendidikan kedokteran diharapkan menjadi inspirator dari upaya mewujudkan kolaborasi yang harmonis ini. AIPKI sebagai organisasi nirlaba yang menghimpun semua Institusi pendidikan kedokteran di Indonesia merasa terpanggil untuk ikut serta menjadi motor penggerak upaya mewujudkan system thinking dalam penyelesaian dan perbaikan masalah sistem kesehatan di Indonesia sesuai dengan ranah dan tanggung jawabnya. Perwujudan upaya tersebut perlu dituangkan dalam suatu kerangka kerja yang jelas, visioner dan melibatkan semua elan vital yang ada dalam institusi pendidikan kedokteran dengan mengutamakan prinsip partisipasi segenap anggota AIPKI di 6 Wilayahnya. Oleh karena itulah maka Garis Besar Program Kerja (GBPK) AIPKI 2013-2015 ini disusun dan dipersembahkan untuk menata gerak untuk mewujudkan visi AIPKI melakukan transformasi pendidikan kedotkeran demi peningkatan kualitas sistem Kesehatan Indonesia.

KERANGKA KONSEPTUAL PENGEMBANGAN GBPK AIPKI 2013 -2015

kerangka-konsep

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual Penyusunan GBPK AIPKI 2013 – 2015

VISI KEPENGURUSAN

Sesuai dengan amanah Muktamar AIPKI di Manado, bahwa Visi Kepengurusan AIPKI 2013-2015 adalah menjadikan pendidikan kedokteran Indonesia melakukan transformasi pendidikan kedokteran untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sistem kesehatan di Indonesia (Health System Approach through Medical education Empowerment/ Health-SAME)

PRINSIP DASAR

Program Kerja AIPKI 2013-2015 dilaksanakan berdasarkan Visi sentral Muktamar AIPKI dengan prinsip dasar untuk melakukan penguatan peran serta seluruh anggotamelalui pemberdayaan wilayah AIPKI

OUTLINE PROGRAM KERJA 2013 -2015

Sesuai dengan prinsip dasar penyusunan program maka, program kerja disusun sebagai tema yang akan menjadi nama sekaligus fokus kerja kelompok kerja dibawah koordinasi Ketua AIPKI Wilayah sebagai berikut:

  1. Program Kerja Dokter Layanan Primer + Internship �Kelompok Kerja Wilayah I

Isu Sentral:

–          Menyusun aspirasi anggota untuk perumusan pertauran perundangan turunan UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang telah ada

–          Melakukan komunikasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan DLP dan implementasi UU BPJS & SJSN

–          Evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan serta manajemen Internship

  1. Program Kerja Rumah Sakit Pendidikan �Kelompok Kerja Wilayah II

Isu Sentral :

–        Penetapan dan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dan distribusi RSP untuk FK secara berkeadilan

–         PErbaikan berkesinambungan Standar Akreditasi RSP

–       Pemenuhan Pool of assessor dan desiminasi standar serta peningkatan kualitas penjaminan mutu di RSP

  1. Program Kelompok Kerja Uji Kompetensi �Kelompok Kerja Wilayah III

Isu Sentral :

–          Penyusunan pedoman pelaksanaan Exit Exam

–          Penyusunan pedoman penanganan retaker

–          Menyusun Stretegi penyelesaian masa transisi UKDI � Exit Exam

  1. Program Kelompok Kerja KKNI �Kelompok Kerja Wilayah IV

Isu Sentral :

–          Perbaikan penyusunan konten dan levelling KKNI untuk rumpun/bidang kedokteran

–          Merancang konsep career development dalam rumpun/bidang kedokteran

  1. Program Kelompok Kerja PPDS �Kelompok Kerja Wilayah V

Isi Sentral :

–         Follow Up dan advokasi Beasiswa PPDS DIkti untuk pemenuhan kebutuhan pendidik klinis di FK

–         Secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan perancangan peraturan turunan UU Dikdok

–       Komunikasi lintas pemangku kepentingan terkait dengan akreditasi PPDS, penyusunan turunan UU Dikdok, termasuk penyusunan Standar Akreditasi/Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis

–      Implementasi KBK dalam PPDS

  1. Program Kelompok Kerja Akreditasi + PDPT �Kelompok Kerja Wilayah VI

Isu Sentral :

–   Membentuk Task Force Penyusunan Draft Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Indonesia sebagaimana diamanahkan UU No 20 Tahun 2013

–  Menjalin Komunikasi lintas pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan Draft SNPK diantaranya dengan DIKTI, KKI, PB IDI, Kolegium Profesi dsb.

–       Sosialisasi terus menerus tentang PDPT dan peningkatan kemanfaatan PDPT

Dalam melaksanakan perannya untuk melaksanakan program kerja, Pengurus AIPKI Wilayah dapat membentuk sekretariat/manajer pelaksana program untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program AIPKI sebagai misi organisasi dan pelaksanaan program Wilayah.

Selain Program kerja tersebut diatas, terdapat pula beberapa program yang akan dijalankan sebagai kontinuitas program kerja AIPKI periode sebelumnya langsung dibawah koordinasi Pengurus Pusat sebagai berikut:

Penyusunan PP & Permen turunan UU 20/2013

-Termasuk di dalamnya perhitungan unit cost dan perhitungan SKS pendidikan kedokteran, Pendidikan Kedokteran bagi WNA yang telah digulirkan pada kepengurusan periode sebelumnya

Berkala Pendidikan Kedokteran dan web site: Membangun kapasitas pengelolaan Berkala di institusi anggota dan meningkatkan visibilitas Web site AIPKI di tingkat nasional dan Internasional.

ISLAND

Medical ethic education � Academic & professional integrity

Tata kelola & kelembagaan : Penguatan kelengkapan Badan Hukum, Regulasi Pengelolaan Dana AIPKI sebagai BAdan Hukum

STRUKTUR ORGANISASI AIPKI 2013-2015

Untuk menjalankan program kerja, dibutuhkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program, sehingga struktur organisasi AIPKI 2013-2015 disusun sesuai dengan gambar 2 sebagai berikut:

struktur

Gambar 2 Struktur Organisasi AIPKI 2013 � 2015

Ket : NS=Nara Sumber, PK=Pemangku Kepentingan

Susunan Pengurus AIPKI 2013-2015 telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua Umum AIPKI No:136/AIPKI/SK/X/2013, sebagai berikut:

Ketua: Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.
Wakil Ketua: Dr. Masrul, dr. SpGK. MSc.
Sekjend: Riyani Wikaningrum, dr. MSc.
Wakil Sekjend: Rachmad Sarwo Bekti, dr., M.MedEd
Bendahara: Felicia Kurniawan, dr. Mkes.
Wakil Bend.: Dewi Masyithah Darlan, dr. DAPE,MPH
Ketua Wilayah I: Dr. M. Zulkarnain, dr. MMedSc, PKK.
Ketua Wilayah II: Prof. Dr. Bambang Sutrisna, dr. MHSc
Ketua Wilayah III: Muharso, dr. SKM
Ketua Wilayah IV: Endang Ambarwati, dr. SpKFR(K)
Ketua Wilayah V: Prof. Dr. Agung Pranoto, dr. SpPD-KEMD.FINASIM, FACE
Ketua Wilayah VI: Prof. Irawan Yusuf, dr. PhD

Pokja AIPKI

  1. Standard pendidikan dokter Indonesia (pendidikan dan kompetensi)-3
  2. Internship-2
  3. RS Pendidikan-2
  4. PPDS-4
  5. Pembiayaan pendidikan-7
  6. UU Pendidikan Dokter-1
  7. Kemahasiswaan-5
  8. Kerjasama internasional-1
  9. HPEQ & Keberlanjutannya-2
  10. Pangkalan data FK-2
  11. Pengembangan dan pemberdayaan SDM (termasuk bank expert)-2
  12. Akreditasi dan perijinan (monitoring, pembinaan)-3
  13. Pengembangan pascasarjana (SDM dan program)-6
  14. Penguatan jurnal ilmiah kedokteran-6
  15. Status tenaga pendidik-7

Seluruh AIPKI wilayah diharapkan dilengkapi dengan 15 pokja sesuai pokja AIPKI pusat. Pokja AIPKI pusat beranggotakan wakil dari pokja AIPKI wilayah.

Untuk pokja yang sudah berdiri perlu dilakukan revitalisasi. Januari 2012 kelengkapan pokja harus sudah terselesaikan.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGURUS AIPKI PUSAT DAN WILAYAH PERIODE 2011 – 2013


  PENGURUS AIPKI PUSAT

No Nama Jabatan
1 Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD Ketua
2 Prof.dr. med. Tri Hanggono Achmad,dr Ketua I
3 Dr.dr. Masrul, MSc,SpGK Ketua II
4 Dr.dr. Mardi Santoso,DTM&H.SppD.KEMD, FINASIM.FACE Ketua III
5 Dr. Ratna Sitompul.dr, SpM(K) Sekretaris
6 Dr. Ova Emilia,M.Med.Ed, SpOG(K), Ph.D Sekretaris I
7 Dr. med. Setiawan Sekretaris II
8 Prof.dr. Agung Pranoto, SpPD.FINASIM.FACE Bendahara
9 Dr. Emil B Moerad, SpP Bendahara I
10 Dr. Irma Suswati, MKes Bendahara II
     
KETUA WILAYAH 
     
1 Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK Ketua II
2 Prof.dr. Qomariyah, RS.MS.PKK,AIFM Ketua Wil II
3 Dr. Priatna, SpR Ketua Wil III
4 Dr. Taufiqurrahman, dr.MKes,Sp.And Ketua Wil IV
5 Prof.dr. Agung Pranoto, SpPD.FINASIM.FACE Ketua Wil V
6 Prof.dr. Irawan Yusuf, PhD Ketua Wil VI


1.  KOMISI REGULASI & KELEMBAGAAN
      (AD/ART, PERUNDANGAN & ORGANISASI AIPKI) -> Sekjend + Wakil Sekretaris II

  1. Internasionalisasi (Pembentukan organisasi asosiasi institusi pendidikan kedokteran di regional ASEAN & kegiatan WFME & IMED)
  2. Full time staff
  3. Buletin AIPKI
  4. Penataan manajemen dengan SOP
  5. AIPKI Award untuk yang berjasa bagi AIPKI
  6. PEPKI 2012
  7. Muktamar 2013
  8. Advokasi ke stakeholders
  9. Struktur Organisasi yang lengkap: bank expert AIPKI
  10. Status badan hukum & kesekretariatan AIPKI (NPWP)
  11. Sarana dan prasarana sekretariat (kantor)

2. KOMISI PENGEMBANGAN PROGRAM à Wakil Ketua I + Wakil Sekretaris I

  1. HPEQ & sustainability-nya
  2. Pengembangan jurnal pendidikan kedokteran dan kesehatan AIPKI (revitalisasi redaksi)
  3. Pembinaan institusi anggota: detasering, studi banding
  4. Penyusunan evaluasi diri di AIPKI Wilayah
  5. Penataan MOU FK dengan RS Pendidikan
  6. Advokasi untuk pengelolaan RS Pendidikan
  7. KIDI pusat dan daerah untuk penyelenggaraan Internships
  8. Leaderships Training
  9. Project hunting

3. KOMISI PENDIDIKAN DOKTER à Wakil Ketua I + Bendahara II

  1. Penyiapan OSCE 2012
  2. Pemantapan CBT
  3. Peningkatan kelulusan UKDI
  4. Pengembangan kurikulum tahap profesi sehingga bisa setara S2
  5. Penguatan Badan Kerjasama Departemen (serupa Kolegium) Ilmu-ilmu Biomedik, Klinik, Humaniora dan IKM
  6. Penyiapan dan pembukaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan prodi & akreditasi
  7. Pendampingan prodi kedokteran menjadi FK
  8. Pengembangan kurikulum profesionalisme & karakter
  9. IPE

4. KOMISI  PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN
     SUB SPESIALIS -> Wakil Ketua III -> Wakil Sekretaris I

  1. Seleksi mahasiswa PPDS (Seleksi nasional PPDS -> SubPokja PPDS untuk seleksi mahasiswa & SubPokja PPDS untuk penempatan peserta PPDS)
  2. Perluasan prodi PPDS
  3. Kesetaraan akademik
  4. Advokasi persyaratan pembukaan prodi PPDS
  5. Muatan Patient Safety dan EBM* (Lokakarya Implementasi Patient Safety dan EBM pada PPDS)
  6. Pembiayaan pendidikan* (Pokja penghitungan SKS pada PPDS)
  7. Distribusi lulusan*
  8. Kejelasan legalitas dan pengelolaan program konsultan

5. KOMISI PROGRAM KEPEMIMPINAN DALAM KEMAHASISWAAN DAN PENGABDIAN
     
KEPADA MASYARAKAT -> Wakil Ketua II + Wakil Sekretaris II

  1. Dukungan institusi terhadap kegiatan kemahasiswaan dari segi perizinan, pendanaan kegiatan
  2. Forum Wakil Dekan Kemahasiswaan se-Indonesia
  3. AIPKI relieve untuk koordinasi bantuan siaga bencana
  4. AIPKI Award untuk Prodi terbaik dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan
  5. Roadshow kesehatan, seperti ke sekolah untuk kegiatan promotif dan preventif

6. KOMISI PASCA SARJANA DAN RISET -> Wakil Ketua II + Bendahara

  1. Lembaga Survey Masalah Kesehatan Masyarakat
  2. Mapping dosen FK calon peserta Pascasarjana
  3. Pembinaan prodi pascasarjana antar institusi anggota
  4. Advokasi regulasi terkait pendidikan pascasarjana
  5. Pencarian dana-dana untuk pengembangan pendidikan pascasarjana
  6. Perlu dibentuk divisi pengembangan pascasarjana dan riset
  7. Pembinaan institusi antar institusi anggota untuk riset (penulisan proposal penelitian)
  8. Latihan penulisan jurnal ilmiah nasional
  9. Pencarian dana-dana riset
  10. Penyusunan sistem riset kesehatan nasional di Indonesia
  11. Kerjasama artikel ilmiah untuk penguatan Jurnal Ilmiah Kedokteran

7. KOMISI SUMBER DAYA (MANUSIA) DAN KEUANGAN -> Wakil Ketua III + Wakil Bendahara I

  1. ARSPI untuk Pengaturan Pembiayaan
  2. Database sarana prasarana dan resource sharing
  3. Akselerasi rekruitmen dosen dan tenaga pendidik
  4. Pengakuan staf akademik dari institusi pelayanan kesehatan
  5. Advokasi untuk formasi dosen FK se-Indonesia
  6. Standard tarif (penghitungan unit cost)

KOMISI – KOMISI DALAM AIPKI

1.  KOMISI REGULASI & KELEMBAGAAN (AD/ART, PERUNDANGAN & ORGANISASI AIPKI) -> Sekjend + Wakil Sekretaris II

  1. Internasionalisasi (Pembentukan organisasi asosiasi institusi pendidikan kedokteran di regional ASEAN & kegiatan WFME & IMED)
  2. Full time staff
  3. Buletin AIPKI
  4. Penataan manajemen dengan SOP
  5. AIPKI Award untuk yang berjasa bagi AIPKI
  6. PEPKI 2012
  7. Muktamar 2013
  8. Advokasi ke stakeholders
  9. Struktur Organisasi yang lengkap: bank expert AIPKI
  10. Status badan hukum & kesekretariatan AIPKI (NPWP)
  11. Sarana dan prasarana sekretariat (kantor)

2. KOMISI PENGEMBANGAN PROGRAM à Wakil Ketua I + Wakil Sekretaris I

  1. HPEQ & sustainability-nya
  2. Pengembangan jurnal pendidikan kedokteran dan kesehatan AIPKI (revitalisasi redaksi)
  3. Pembinaan institusi anggota: detasering, studi banding
  4. Penyusunan evaluasi diri di AIPKI Wilayah
  5. Penataan MOU FK dengan RS Pendidikan
  6. Advokasi untuk pengelolaan RS Pendidikan
  7. KIDI pusat dan daerah untuk penyelenggaraan Internships
  8. Leaderships Training
  9. Project hunting

3. KOMISI PENDIDIKAN DOKTER à Wakil Ketua I + Bendahara II

  1. Penyiapan OSCE 2012
  2. Pemantapan CBT
  3. Peningkatan kelulusan UKDI
  4. Pengembangan kurikulum tahap profesi sehingga bisa setara S2
  5. Penguatan Badan Kerjasama Departemen (serupa Kolegium) Ilmu-ilmu Biomedik, Klinik, Humaniora dan IKM
  6. Penyiapan dan pembukaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan prodi & akreditasi
  7. Pendampingan prodi kedokteran menjadi FK
  8. Pengembangan kurikulum profesionalisme & karakter
  9. IPE

4. KOMISI  PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS à Wakil Ketua III -> Wakil Sekretaris I

  1. Seleksi mahasiswa PPDS (Seleksi nasional PPDS -> SubPokja PPDS untuk seleksi mahasiswa & SubPokja PPDS untuk penempatan peserta PPDS)
  2. Perluasan prodi PPDS
  3. Kesetaraan akademik
  4. Advokasi persyaratan pembukaan prodi PPDS
  5. Muatan Patient Safety dan EBM* (Lokakarya Implementasi Patient Safety dan EBM pada PPDS)
  6. Pembiayaan pendidikan* (Pokja penghitungan SKS pada PPDS)
  7. Distribusi lulusan*
  8. Kejelasan legalitas dan pengelolaan program konsultan

5. KOMISI PROGRAM KEPEMIMPINAN DALAM KEMAHASISWAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT -> Wakil Ketua II + Wakil Sekretaris II

  1. Dukungan institusi terhadap kegiatan kemahasiswaan dari segi perizinan, pendanaan kegiatan
  2. Forum Wakil Dekan Kemahasiswaan se-Indonesia
  3. AIPKI relieve untuk koordinasi bantuan siaga bencana
  4. AIPKI Award untuk Prodi terbaik dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan
  5. Roadshow kesehatan, seperti ke sekolah untuk kegiatan promotif dan preventif

6. KOMISI PASCA SARJANA DAN RISET -> Wakil Ketua II + Bendahara

  1. Lembaga Survey Masalah Kesehatan Masyarakat
  2. Mapping dosen FK calon peserta Pascasarjana
  3. Pembinaan prodi pascasarjana antar institusi anggota
  4. Advokasi regulasi terkait pendidikan pascasarjana
  5. Pencarian dana-dana untuk pengembangan pendidikan pascasarjana
  6. Perlu dibentuk divisi pengembangan pascasarjana dan riset
  7. Pembinaan institusi antar institusi anggota untuk riset (penulisan proposal penelitian)
  8. Latihan penulisan jurnal ilmiah nasional
  9. Pencarian dana-dana riset
  10. Penyusunan sistem riset kesehatan nasional di Indonesia
  11. Kerjasama artikel ilmiah untuk penguatan Jurnal Ilmiah Kedokteran

7. KOMISI SUMBER DAYA (MANUSIA) DAN KEUANGAN -> Wakil Ketua III + Wakil Bendahara I

  1. ARSPI untuk Pengaturan Pembiayaan
  2. Database sarana prasarana dan resource sharing
  3. Akselerasi rekruitmen dosen dan tenaga pendidik
  4. Pengakuan staf akademik dari institusi pelayanan kesehatan
  5. Advokasi untuk formasi dosen FK se-Indonesia
  6. Standard tarif (penghitungan unit cost)

Konsensus Stakeholder Kedokteran-Pemerintah tentang DLP

Jakarta- FGD yang melibatkan pemerintah dan stakeholders kedokteran tentang DLP menghasilkan kemajuan progresif. FGD yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Belmawa Kemristekdikti  pada hari Selasa, 26 April 2016 pkl 19.30-21.30 WIB ini dimulai dengan paparan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang berupa hasil telaah tentang DLP yang telah disetujui pada rapat pleno IDI diperluas, dengan kesimpulan utama menerima Program DLP dan akan mengawal implementasi Program DLP sesuai amanah UU RI No.20/2013 tentang Pendidikan Dokter ( UU Dikdok) dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada kesempatan ini PB IDI juga menyampaikan masukan substantif untk penyempurnaan RPP turunan UU Dikdok

Di akhir FGD, Kemristekdikti, Kemkes, KKI, AIPKI, PB IDI dan MKKI telah menghasilkan konsensus perihal program DLP, dengan poin-poin konsesus sebagai berikut :

  1. Sepakat mengawal implementasi program DLP sesuai amanah UU Dikdok dan Amar Putusan MK.
  2. Program DLP adalah program pendidikan setara spesialis.
  3. DLP merupakan alternatif pilihan karir bagi lulusan program profesi dokter, sehingga dilayanan primer nanti akan ada dokter dan DLP. Posisi dokter dan DLP harus tertera secara jelas  pada RPP dan aturan lanjutan/turunannya.
  4. DLP adalah integrasi antara Kedokteran Keluarga, Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat serta mampu memimpin dan menyelenggrakan pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer yang berkualitas (sesuai definisi DLP pada amar putusan MK).
  5. Hal teknis terkait norma DLP (mekanisme implementasi program, pembentukan kolegium, pembukaan prodi, dll) akan dibahas lebih lanjut antara Tim Pokja Nasional DLP dan Tim Telaah dari PB IDI.
  6. Ditjen Belmawa Kemristekdikti akan memfasilitasi pertemuan lanjutan penyempurnaan RPP Pelaksanaan UU No.20/2013 perihal norma DLP, dengan melibatkan tim RPP lintas stakeholders, tim telaah DLP dari PB IDI dan tim Pokja Nasional DLP pada awal Mei 2016.
  7. Target penerbitan RPP Pelaksanaan UU No.20/2013 adalah Juni 2016.

Pertemuan dan Ekspo Pendidikan Kedokteran Indonesia VII

Pertemuan dan Ekspo Pendidikan Kedokteran Indonesia VII (PEPKI VII) pada tahun 2014 ini akan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 26-28 Oktober 2014. PEPKI VII ini mengabil tema Inovasi pendidikan kedokteran mendukung peningkatan pelayanan keehatan. Tema pada PEPKI VII merupakan penguatan visi AIPKI 2013-2015 agar institusi pendidikan semakin mantap dalam mengembangkan inovasi kebijakan dan implementasi di bidang pendidikan kedokteran yang dapat memberikan konstribusi positif bagi pembangunan kesehatan serta perbaikan sistem layanan kesehatan nasional. PEPKI kali ini akan diawali dengan sejumlah materi workshop yang menarik yang dapat diikuti oleh insan pendidikan kedokteran di Indonesia. Acara PEPKI VII lebih detil dapat diunduh di tautan berikut.